MANOKWARI, 12 Agustus 2026 — Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRK Manokwari memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025.
MANOKWARI — Fraksi Nasional Bersatu DPRK Manokwari menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025. Catatan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
MANOKWARI — Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRK Manokwari meminta Pemerintah Kabupaten Manokwari melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Fraksi Golkar menilai
MANOKWARI, 12 Agustus 2026 — Gabungan Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari secara resmi menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III yang digelar