MANOKWARI, 12 Agustus 2026 — Gabungan Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 tidak boleh hanya dipandang sebagai pembahasan angka-angka dalam laporan keuangan.
Hal tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Gabungan Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Kelompok Khusus DPRK Manokwari terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK Manokwari, Rabu (12/8/2026).
Gabungan fraksi menilai pertanggungjawaban APBD harus menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Dalam pandangan tersebut, DPRK Manokwari juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari atas peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi itu diberikan menyusul hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi peningkatan dibandingkan LKPD Tahun Anggaran 2024 yang sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Namun, gabungan fraksi mengingatkan bahwa predikat WTP tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa seluruh program pemerintah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.
Menurut mereka, opini WTP merupakan indikator kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kriteria pemeriksaan BPK. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Manokwari diminta tidak berhenti pada pencapaian opini tersebut, tetapi menjadikannya sebagai momentum untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.
Dorong Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
Salah satu perhatian utama dalam pandangan umum tersebut adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gabungan Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Kelompok Khusus menilai PAD merupakan instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Peningkatan PAD, menurut mereka, tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah secara realistis dan berkelanjutan, gabungan fraksi meminta agar pemerintah daerah tidak membebani masyarakat kecil.
Sebaliknya, peningkatan pendapatan diharapkan dilakukan melalui optimalisasi potensi daerah secara maksimal dan profesional, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transformasi sistem pengelolaan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses pelayanan secara lebih mudah.
APBD Harus Berdampak pada Masyarakat
Pandangan umum tersebut pada prinsipnya menempatkan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan hanya berdasarkan capaian administratif dan laporan keuangan, tetapi juga berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Gabungan fraksi menilai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, anggaran daerah diharapkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Manokwari, terutama Orang Asli Papua.
Pandangan Umum Gabungan Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Kelompok Khusus tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Manokwari dan ditutup dengan harapan agar seluruh pihak diberikan kekuatan serta kebijaksanaan dalam menjalankan amanah pemerintahan dan pengabdian kepada masyarakat.
Pandangan umum tersebut ditandatangani atas nama DPRK Manokwari oleh Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Sergius Stevanus Nuham, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Maman Hermawan, dan Ketua Kelompok Khusus Maria O Mandacan, beserta anggota masing-masing.
