Berita Daerah

Penyerahan Materi Ranperda APBD Perubahan 2026, Pemkab Manokwari Fokus Perkuat PAD dan Pelayanan Dasar

MANOKWARI — Pemerintah Kabupaten Manokwari menyerahkan materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2026 kepada DPRK Manokwari. Penyerahan materi tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Daerah dan DPRK Manokwari.

Dalam materi Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Manokwari menyampaikan sejumlah kebijakan strategis yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pada sisi pendapatan, kebijakan pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah yang lebih intensif dan terukur. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui optimalisasi penerimaan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif, serta penguatan pengelolaan pajak daerah.

Pemerintah Kabupaten Manokwari juga mendorong penerapan dan pengembangan pelayanan digital dalam pengelolaan pajak daerah. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendukung optimalisasi potensi penerimaan daerah.

Dalam materi perubahan APBD tersebut, estimasi pendapatan daerah yang sebelumnya sebesar Rp1.425.461.737.041,77 mengalami penyesuaian menjadi Rp1.351.408.430.270,77. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar Rp74.053.306.771,00 atau sekitar 5,20 persen.

Penyesuaian pendapatan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan belanja daerah agar tetap realistis, terukur dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Sementara itu, kebijakan belanja daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat belanja wajib pelayanan dasar sesuai dengan amanat regulasi nasional. Pemerintah daerah menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai salah satu prioritas utama dalam pengalokasian anggaran.

Prioritas belanja juga diarahkan pada peningkatan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, sanitasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Infrastruktur dasar tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Manokwari.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan dasar yang layak dan berkualitas.

Kebijakan belanja juga diarahkan pada percepatan penanganan permasalahan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah mendorong agar program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan aktivitas ekonomi lokal.

Melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Manokwari menegaskan komitmennya untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah adanya penyesuaian kemampuan pendapatan daerah. Setiap kebijakan anggaran diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Penyerahan materi Ranperda APBD Perubahan ini selanjutnya menjadi dasar bagi DPRK Manokwari untuk melakukan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Manokwari sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembentukan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Manokwari dalam mewujudkan Manokwari sebagai kota peradaban dan Ibu Kota Provinsi Papua Barat yang maju, aman dan inklusif.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Manokwari dan DPRK Manokwari, pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Manokwari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *