MANOKWARI – Persoalan pasokan listrik di Manokwari kembali mendapat sorotan. DPRK Manokwari meminta PT PLN (Persero) tidak berlama-lama menyelesaikan persoalan defisit daya yang berdampak pada pelayanan listrik bagi masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan DPRK dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran PLN UP3 Manokwari. Pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi II DPRK Manokwari itu menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk meminta penjelasan langsung mengenai kondisi kelistrikan sekaligus langkah penyelesaian yang tengah disiapkan PLN.
DPRK menilai persoalan listrik bukan sekadar masalah teknis, tetapi telah menyentuh kepentingan masyarakat secara luas. Ketidakstabilan pasokan dapat mengganggu aktivitas rumah tangga, pelayanan publik hingga kegiatan usaha yang membutuhkan ketersediaan energi listrik secara berkelanjutan.
Dalam hearing tersebut, PLN menjelaskan sejumlah langkah yang diproyeksikan untuk memperkuat sistem kelistrikan di Manokwari. Salah satunya melalui pembangunan gardu induk di kawasan Warmare yang diharapkan mampu memperkuat jaringan serta meningkatkan keandalan pasokan listrik.
Namun, DPRK meminta agar rencana tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan. Setiap solusi yang telah disampaikan PLN harus memiliki target pelaksanaan yang jelas dan dapat dipantau perkembangannya.
Anggota Komisi II DPRK Manokwari, Patrick Yauw Meyer, mengatakan pihaknya memahami bahwa gangguan pada sejumlah sumber pembangkit turut memengaruhi kondisi kelistrikan saat ini. Meski demikian, menurutnya, PLN perlu menyiapkan langkah antisipasi agar gangguan pada satu sumber tidak langsung memberikan dampak besar terhadap masyarakat.
Salah satu persoalan yang turut memengaruhi sistem kelistrikan adalah gangguan pada mesin pembangkit milik pabrik semen. Kondisi tersebut membuat ketersediaan daya semakin terbatas.
Di sisi lain, tambahan daya yang saat ini dapat diperoleh baru berada di kisaran 1 megawatt, sementara kebutuhan tambahan diperkirakan mencapai sedikitnya 5 megawatt.
Kondisi tersebut membuat DPRK mendorong pencarian sumber pasokan alternatif. DPRK juga membuka ruang koordinasi dengan berbagai pihak untuk melihat kemungkinan dukungan tambahan daya guna menekan defisit listrik yang terjadi.
Tidak hanya PLN, pemerintah daerah juga dinilai memiliki peran penting dalam mencari jalan keluar. DPRK mendorong agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Manokwari dapat ikut memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurut DPRK, pembangunan dan aktivitas investasi di daerah semestinya berjalan seiring dengan kontribusi nyata terhadap kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
Ditargetkan Rampung Oktober
Dalam rapat tersebut, PLN menyampaikan komitmen untuk melakukan langkah penyelesaian terhadap persoalan yang dibahas. Penanganan tersebut ditargetkan dapat direalisasikan paling lambat Oktober 2026.
DPRK Manokwari menegaskan akan mengawal komitmen tersebut melalui fungsi pengawasan. Hasil rapat bersama PLN juga akan menjadi bahan bagi DPRK dalam menyusun rekomendasi dan menentukan langkah lanjutan.
DPRK berharap penyelesaian persoalan kelistrikan dapat segera diwujudkan sehingga masyarakat tidak terus dibayangi persoalan keterbatasan daya.
Bagi DPRK, kepastian pasokan listrik merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan publik, aktivitas ekonomi, investasi, serta kehidupan masyarakat di Manokwari.
