MANOKWARI — Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRK Manokwari meminta Pemerintah Kabupaten Manokwari melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Fraksi Golkar menilai pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai laporan administratif mengenai realisasi pendapatan dan belanja, tetapi harus menjadi instrumen untuk mengukur kualitas pembangunan dan manfaat anggaran bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRK Manokwari, Haryono M. K. May, S.E., M.E., dalam rapat paripurna DPRK Manokwari pada masa sidang III Tahun Persidangan 2025/2026.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingginya tingkat realisasi anggaran. Menurut fraksi tersebut, kualitas belanja, capaian program, manfaat pembangunan, serta dampak yang dirasakan masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
PAD Belum Capai Target
Salah satu sorotan utama Fraksi Golkar adalah rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan laporan realisasi anggaran, pendapatan daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1,561 triliun, dengan realisasi Rp1,366 triliun atau 87,49 persen.
Sementara itu, PAD ditargetkan sebesar Rp197,91 miliar, namun hanya terealisasi sekitar Rp160,17 miliar atau 80,93%. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp37,74 miliar dari target PAD.
Fraksi Golkar mempertanyakan mengapa potensi ekonomi Manokwari belum mampu dikonversi secara optimal menjadi sumber pendapatan daerah. Padahal, Manokwari dinilai memiliki potensi dari sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, perhotelan, restoran, usaha masyarakat, pengelolaan aset daerah, serta berbagai sumber pajak dan retribusi.
Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah mengevaluasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, basis data wajib pajak, pengelolaan aset daerah, optimalisasi sektor perdagangan dan jasa, digitalisasi sistem pemungutan PAD, hingga tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.
Fraksi juga mengingatkan agar peningkatan PAD tidak dilakukan dengan membebani masyarakat secara berlebihan, melainkan melalui perluasan basis ekonomi, peningkatan kepatuhan, perbaikan tata kelola dan optimalisasi potensi ekonomi daerah.
Ketergantungan Transfer Masih Tinggi
Selain PAD, Fraksi Golkar menyoroti struktur fiskal Kabupaten Manokwari yang masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Dalam dokumen tersebut disebutkan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,194 triliun.
Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius. Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menyusun strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Belanja Lebih Besar dari Pendapatan
Pada sisi belanja, Fraksi Golkar mencatat belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1,593 triliun, dengan realisasi mencapai Rp1,382 triliun atau 86,76 %
Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1,366 triliun, maka terdapat selisih sekitar Rp16,22 miliar, di mana realisasi belanja lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan.
Fraksi Golkar meminta kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya. Prinsip kehati-hatian fiskal dinilai perlu diperkuat agar setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar disusun berdasarkan kemampuan fiskal, skala prioritas pembangunan dan target hasil yang jelas.
Realisasi Belanja Modal Hanya 77,96 %
Sorotan berikutnya diarahkan pada realisasi belanja modal. Fraksi Golkar mencatat belanja modal dianggarkan sekitar Rp227,92 miliar, namun realisasinya hanya Rp177,69 miliar atau 77,96 persen.
Fraksi meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai kegiatan belanja modal yang tidak terealisasi, perangkat daerah dengan realisasi terendah, serta penyebab rendahnya penyerapan.
Selain itu, Fraksi Golkar mempertanyakan kemungkinan adanya persoalan dalam perencanaan, pengadaan barang dan jasa, keterlambatan pekerjaan, kegiatan yang dibatalkan maupun anggaran yang tidak terserap pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Fraksi Golkar, belanja modal seharusnya menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, rendahnya realisasi belanja modal harus menjadi bahan evaluasi serius dalam perencanaan APBD berikutnya.
Minta Rincian SILPA Rp19,498 Miliar
Fraksi Golkar juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19,498 miliar, yang muncul setelah adanya pembiayaan netto sekitar Rp35,72 miliar.
Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci sumber SiLPA tersebut, termasuk berapa yang berasal dari efisiensi, kegiatan yang tidak terlaksana, penghematan belanja, keterlambatan pekerjaan, kewajiban yang belum direalisasikan maupun faktor lainnya.
Fraksi Golkar menegaskan, SiLPA akibat efisiensi merupakan hal positif. Namun, apabila SiLPA muncul karena program tidak terlaksana, keterlambatan kegiatan atau lemahnya perencanaan, maka kondisi tersebut harus menjadi bahan perbaikan.
APBD Harus Berorientasi Output dan Outcome
Fraksi Golkar menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak boleh hanya diukur dari persentase penyerapan anggaran. Tingginya serapan anggaran belum tentu menunjukkan keberhasilan apabila manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.
Sebaliknya, realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% masih dapat dinilai positif apabila terjadi karena efisiensi dan target pembangunan tetap tercapai.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat pendekatan anggaran berbasis kinerja. Setiap program, kata Fraksi Golkar, harus mampu menjawab apa yang dibangun, apa yang dihasilkan, siapa penerima manfaat, perubahan yang terjadi, serta seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.
Kinerja OPD dan Pemerataan Pembangunan Disorot
Fraksi Golkar turut meminta agar kinerja masing-masing OPD menjadi perhatian dalam evaluasi APBD. OPD dengan tingkat serapan rendah maupun capaian kinerja yang tidak sesuai target perlu mendapatkan evaluasi secara objektif.
Evaluasi tersebut mencakup realisasi anggaran, pencapaian target program, kualitas output, capaian outcome, ketepatan waktu, kualitas pelayanan publik dan dampak program terhadap masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari. APBD dinilai harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kampung dan distrik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih dan sanitasi, jalan dan transportasi, pemberdayaan ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, UMKM serta pelayanan administrasi pemerintahan.
Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Fraksi Golkar juga mendorong agar APBD tidak hanya digunakan untuk membiayai belanja aparatur dan kegiatan pemerintahan, tetapi menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
Program pemberdayaan UMKM, ekonomi kerakyatan, pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan dan sektor produktif lainnya dinilai perlu mendapatkan perhatian memadai. Fraksi meminta agar program pemberdayaan benar-benar mampu meningkatkan pendapatan dan membuka kesempatan kerja, bukan berhenti pada pemberian bantuan semata.
Minta Pemerintah Jawab 10 Pertanyaan
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah pertanyaan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Di antaranya terkait strategi meningkatkan PAD dari Rp160,17 miliar, penyebab tidak tercapainya target PAD sekitar Rp37,74 miliar, OPD dengan realisasi terendah, kegiatan belanja modal yang tidak terealisasi, serta kemungkinan proyek yang terlambat, gagal tender, putus kontrak atau tidak selesai pada 2025.
Fraksi juga meminta rincian komposisi dan sumber SiLPA Rp19,498 miliar, strategi meningkatkan kualitas belanja berbasis output dan outcome, langkah mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer, serta jaminan bahwa belanja APBD memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
APBD Disebut sebagai Uang Rakyat
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi, koreksi dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Fraksi menegaskan APBD bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah, melainkan uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum maupun moral kepada masyarakat.
Fraksi Golkar menyatakan tetap mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat, transparansi, akuntabilitas dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Pandangan Umum Fraksi Golkar tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRK Manokwari, Haryono M. K. May, bersama unsur pimpinan dan anggota Fraksi Golkar.
