MANOKWARI, cahayapapua.id- Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, menegaskan bahwa penolakan terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sejauh ini bukan berasal dari pihak sekolah maupun guru, melainkan justru dari sebagian orang tua murid. Ia meminta para kepala sekolah untuk aktif berkoordinasi dan mengedukasi orang tua mengenai pentingnya program tersebut.
“Sebagian besar penolakan bukan dari sekolah atau guru. Justru orang tua yang menolak. Kami sudah menyampaikan kepada kepala sekolah agar mengajak orang tua untuk tidak menolak program ini, karena MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo,” tegas Mugiyono saat diwawancarai, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, penolakan tersebut banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran yang diperbesar melalui isu-isu di media sosial. Padahal, secara umum pelaksanaan MBG di Manokwari berjalan baik dan memberi manfaat nyata bagi siswa.
Mugiyono mengakui adanya satu-dua kasus siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG. Namun, ia menegaskan bahwa jumlah tersebut sangat kecil dan tidak menggambarkan keseluruhan program.
“Isu di media sosial membuat kasusnya seolah besar. Padahal secara umum program ini baik. Siswa mendapat sarapan dan makan siang gratis dengan menu yang cukup bagus,” ujarnya.
Sejumlah siswa SMA saat ditemui juga menyebutkan bahwa menu sudah baik, namun porsi terutama nasi dinilai kurang. Hal ini telah disampaikan kepada anggota DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) agar Papua mendapatkan perhatian khusus terkait kecukupan gizi dan porsi makan.
Ia berharap pemerintah pusat melalui BGN dapat menyesuaikan anggaran per porsi untuk wilayah Papua yang memiliki kondisi geografis dan ekonomi berbeda dengan daerah lain.
“Bupati sudah mengusulkan kenaikan biaya menjadi Rp25.000-30.000 per porsi agar menunya lebih variatif, termasuk ada susu, buah, dan lauk yang lebih lengkap,” terangnya.
Sebagai Ketua Satgas MBG Manokwari, Mugiyono menjelaskan bahwa sektor pendidikan menjadi penerima manfaat terbesar program MBG, yakni sekitar 95 persen. Meski seluruh sekolah di wilayah kota sebenarnya sudah bisa menerima layanan MBG, sebagian di antaranya masih menolak. Di luar wilayah kota, penolakan lebih banyak dipengaruhi kendala administrasi dan teknis operasional.
Kelompok penolak mayoritas berasal dari jenjang SD, SMP, dan PAUD. Dua PAUD dilaporkan menolak sepenuhnya, sementara lebih dari empat puluh lainnya belum menerima layanan karena belum terjangkau.
Terkait cakupan wilayah, Mugiyono memastikan bahwa sejumlah daerah masih belum tersentuh MBG, terutama wilayah 3T. Berdasarkan data BGN, wilayah Mansinam, Distrik Tanah Rubuh, Mokwam, Masni Lama (SP7–SP8), hingga Sibuni belum mendapatkan layanan karena seluruh dapur penyedia makanan dikelola oleh pihak swasta.
Meski demikian, Mugiyono menyebut bahwa Manokwari tetap menjadi daerah dengan tingkat penerimaan MBG tertinggi di Papua Raya. Penyalurannya dinilai paling tinggi dan jumlah penerima manfaatnya juga terbanyak, meski persentasenya masih di bawah 70 persen.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong penerimaan MBG di semua sekolah.
“Manfaatnya jauh lebih besar dibanding potensi risikonya. Ini untuk masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Manokwari, Pardjiyanti, mengakui bahwa masih ada sekolah dan orang tua murid yang menolak MBG, terutama di wilayah Warmare dan Prafi. Meski tidak mengingat jumlah sekolah yang menolak, ia menegaskan bahwa MBG merupakan program penting untuk mendukung peningkatan kecerdasan anak.
“Kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh belajar, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi harian. Karena itu, kami terus melakukan pendekatan dan edukasi,” ujarnya.
Dinas Pendidikan bersama Satgas MBG telah turun langsung ke lapangan memberikan pemahaman kepada sekolah dan orang tua. Rapat koordinasi juga menjadi sarana penting dalam mengedukasi kepala sekolah. Melalui kepala sekolah, informasi mengenai urgensi MBG dapat diteruskan kepada orang tua murid.
Ia menegaskan bahwa berbagai tantangan di lapangan tidak menyurutkan komitmen mereka.
“Kami tidak mundur. Penolakan ini justru menjadi pemantik untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi. Kami ingin memahami setiap persoalan yang muncul dan mencari solusi terbaik demi suksesnya MBG di Manokwari,” tegasnya.
PSR-CP
Sumber: cahayapapua.id
